Proyek Redis Dipungli

MERANGIN, MS
PRTOYEK redistibusi dan proyek nasional bidang sertifikasi pertanahan yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Merangin, Jambi, dituding jadi ajang pungli beberapa kepala desa di daerah itu.
Kepala Desa Mesanggo, Tabirlintas, ZA, mengaku peserta redis di desanya dikenakan biaya Rp 600 ribu per persil. Jumlah keseluruhan persil 250. “Uang yang terkumpul digunakan untuk gaji pengurus desa dan sisanya untuk uang kas desa,” ungkap ZA.
Sementara, Sekretaris Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merangin, Tarmudi menjelaskan di tahun 2009, Kabupaten Merangin mendapat alokasi sertifikat sebanyak 1.300 persil. Tarmudi menjamin dalam pelaksanaan proyek redis tersebut tidak akan ada pungutan apapun. “Apabila terjadi pungutan, kami tidak akan menerbitkan sertifikatnya karena pemerintah telah menggarkan dana untuk proyek redis ini,” katanya. (Aang Kunaepi)

PNPM Sungaimerah Belum Maksimal

SAROLANGUN, MS
PEKERJAAN jalan di Desa Sungaimerah Singkut 4, Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi, belum maksimal. Dana PNPM sebesar Rp 250 juta yang sedianya untuk pengoralan jalan sepanjang 5000 meter hanya terealisasi 2500 meter.
Bukan hanya itu, hasil pantauan di lapangan jalan yang dikerjakan tidak dikoral. Hal ini terlihat dari banyaknya lumpur yang berasal dari tanah yang disekrab. “Kalau benar ada koral, jelas tidak berlumpur,” ujar warga yang melintasi jalan itu.
OMS Kartono menerangkan semua dana sudah di cairkan. Mengenai tidak adanya koral, Kartono beralasan koralnya habis karena tingginya curah hujan. (Arpandi)

Jalan Sukadamai Sulit Dilewati

SAROLANGUN, MS
KONDISI jalan Desa Sukadamai, Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, rusak berat. Jalan sepanjang 1,5 kilometer menuju Trans Sosial sulit dilewati kendaraan. Akibatnya, masyarakat setempat sulit beraktifitas, dan kepada pemerintah, masyarakat berharap jalan ini diperbaiki. (Arpandi)

PUAP Batuampar Belum Digilir

SAROLANGUN, MS
DANA Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dikelola gabungan kelompok tani (gapoktan) Batuampar, Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi, belum digilir.
Demikian dikatakan Ketua Gapoktan Batuampar, Malawi, belum lama ini. “Realisasi bantuan memang belum jalan karena masih banyak anggota yang belum mengembalikan dana tersebut sehingga belum dapat digulirkan,” kata Malawi, menjelaskan dana yang baru terkumpul hingga periode januari 2010 baru Rp 14 jutaan.
Sebagaimana diketahui, di tahun 2008, gapoktan Batuampar mendapat kucuran dana sebesar Rp 100 juta dari pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian. Dana itu diperuntukkan bagi petani di pedesaan untuk membuka ataupun mengembangkan usaha mereka seperti perkebunan dan peternakan.
Menurut sumber, penggunaan dana PUAP di Batuampar banyak yang dialihkan ke usaha lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia pertanian. (Aang Kunaepi)